MATAHARI KEMBAR INDONESIAKU

MATAHARI KEMBAR INDONESIAKU

DIAN FADILLAH, S.Sos

(PEMERHATI MASYARAKAT JALAN JALAN)

KETUA PKBM SUARA LAMPION KEPRI

Demokrasi adalah mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintah negara. Demokrasi yang berasal dari Kata “demokrasi” yaitu demos yang berarti rakyat, dankratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai konsep demokrasi yang menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi suatu hal wajar asbab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Istilah “demokrasi” itu sendiri berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno  abad ke-5 SM yang biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Meskipun demikian arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan kemajuan waktu yang  telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara sehingga pendapat lain juga memberikan sebuah pengertian berbeda dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat dimana yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

Pemilu serentak yang sudah dimulai pada 2019  menjadikan pesta demokrasi dengan meninggalkan suka dan duka yang berbeda dengan sekelumit cerita tertingggal. Selain untuk perdana menggelar serentak pemilihan Presiden dan wakil presiden, diikuti dengan DPR, DPRD dan DPD sebagai sejarah baru kiblat negara Indonesia. Dalam proses perjalanannya tercatat ada sekitar 300 an petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia menjelang ataupun saat penghitungan suara berlangsung. Pemilihan yang dilakukan setidaknya meninggalkan plus dan minus baik bagi pemerintah, partai politik apalagi masyarakat yang ikut merasakan pelaksanaan demokrasi yang dilakukan. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga ikut menjadi suatu tudingan yang dianggap telah melakukan kecurangan dengan menguntungkan salah satu pihak, terutama pihak konstituen pasangan pilpres 2019. Kisruh itu berlanjut yang pada akhirnya saling tuding menuding tentang siapa pihak yang bersalah dan dipersalahkan yang akhirnya menciderai amanat demokrasi yang bersih dan murni. Pemilu yang dikenal dengan Pemilihan Umum yaitu proses rakyat yang memahami demokrasi untuk memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa harus selalu dipikirkan secara lebih baik dan proposional. Pada hakekatnya Pemilu merupakan salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif yang tidak memaksa dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Pemilihan Umum yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.  

Hate Speech dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu itu sendiri juga memberikan andil dalam permasalahan yang ada merupakan fenomena baru pada zaman ini yang merupakan suatu permasalahan yang sebenarnya sudah ada sejak dulu kala. Hate speech dari orang-orang yang memiliki kepentingan tentunya tidak terlepas dari makna hate speech itu sendiri yang merupakan bahasa terkini dari Gunjing (Ghibah) pada dahulunya yang artinya membicarakan orang lain tentunya jangan sampai membuat permasalahan yang akan membinasakan demokrasi dan pemilu itu sendiri. Pertengkaran, perkelahian sampai pembunuhan yang berasal dari lidah/ucapan yang tajam sekaligus menyakitkan hendaknya dihentikan dengan kepala dingin karena tindakan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual akan membuat jiwa korsa kewarganegaraan kita jadi pertaruhan untuk menjadikan bangsa ini bermartabat di mata masyarakatnya dan di mata dunia.

Seharusnya kepercayaan penuh harus diberikan kepada KPU yang terlahir dari semangat reformasi sebagai lembaga mandiri yang notabene anggotanya dipilih dan diseleksi secara independen tanpa melihat rekruitmen pada waktu sebelumnya dengan mengupayakan stop hate speech. Ingatlah … Demokrasi dan Pemilu ibarat dua matahari yang selalu berjalan beriringan dengan saling mengisi satu dengan yang lain dalam suatu perjalanan yang senantiasa tidak selalu aman, damai dan sesuai rencana sebagaimana manusia yang terlahir ke dunia tentunya ada pendapat lain yang tidak sesuai karena tidak ada satupun yang sempurna.  Selalu ada celah untuk mencari kesalahan orang lain dan selalu saja ada politik adu domba dan pihak yang tidak senang dengan mengkoreksi dan mencari-cari kesalahan pihak lain. Kita harus saling menjaga tepi kain masing-masing. Kita harus rasional dan sama-sama berpikir netral. Jangan ada keterpihakan masing-masing yang berkepentingan secara langsung ataupun tidak.  Oleh karena itu atas nama menjaga keutuhan bangsa dan negara, mumpung kita masih bisa berpikir besar (think big) dengan mengangkat setinggi-tingginya kebesaran nama Indonesia yang hebat seharusnya kebesaran niat baik itu harus diikuti dengan memberikan kesempatan utuh untuk melakukan proses pelaksanaan demokrasi melalui pemilu yang dilaksanakan. Sebagai bahan pertimbangan mungkin bisa dilakukan evaluasi dan penelaahan lebih dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg melalui Pemilu agar pesta demokrasi lima tahun sekali dapat memberikan kegembiraaan nyata kepada masyarakat bukan derita yang berkesinambungan. Masyarakat yang sangat merindukan hidup rukun dan damai dan perlu kiranya untuk mempertimbangkan kembali sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dan penghitungan suara elektronik (e-counting) dengan tetap menganalisa kendala yang ada sembari mencari solusi-solusi lain dalam menyikapi penyebaran masyarakat Indonesia terutama yang ada di kawasan pedesaan dan perkampungan yang belum siap dalam penerapan sistem yang dilakukan. Indonesia harus tetap maju sebagaimana negara Amerika dan Eropa. Perubahan-perubahan harus tetap dilakukan sebagai konsep negara dan masyarakat yang dinamis dengan menerapkan kepentingan masyarakat diatas segala-galanya dan tetap meminta petunjuk terbaik dari Allah swt yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Demokrasi dan Pemilu diibaratkan sebagai dua hal penting yang saling menjaga dan dijaga. Pemilu dan Demokrasi ibarat Matahari Kembar dalam tatanan tata surya dunia terutama dalam tatanan negara tercinta Indonesia yang perlu dijaga keberadaan dan kehebatan dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia sendiri dan menjadi pilot project negara-negara di dunia. Jadilah Indonesia Hebat … Indonesia Bisa Hebat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *