Kursi Pejabat Punya Harga

Kursi Pejabat Punya Harga


Oleh: M. Raja Dalimunte
Mahasiswa program studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Politik uang atau money politic merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.Tidak jarang banyak pasangan calon harus mengeluarkan uang untuk menyuap masyarakat untuk memilihnya agar dapat menduduki kursi pejabat. Politik uang ini sangat sering terjadi di berbagi daerah Indonesia dan prakteknya sendiri sudah berjalan dari sejak lama.

Biasanya praktek politik uang ini menargetkan masyrakat ekonomi rendah, pelajar dan organisasi-organisasi. Tak jarang banyak yang tertipu dan salah dalam memilih pemimpin. Kursi pejabat saat ini diisi oleh orang-orang yang menyogok atau meyuap masyarakat bukannya murni dari pemilihan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila dan nilai dari kebebesan dalam bersuara dikarenakan suara seseorang hanya dibandrol harga dan barang saja.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang baik dan berlandaskan pancasila seharusnya kita memilih pemimpin negri dengan baik pula. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah landasan kita untuk berpikir dalam memilih. Mengapa??? dikarenakan jika salah memilih dampaknya bukan saja pada negara akan tetapi kepada orang banyak dan termasuk kita. Gunakanlah suaramu dengan sebaik-baiknya dan pilihlah pemimpin yang baik pula.

Text Box:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *