DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP MASYARAKAT

DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP MASYARAKAT

Oleh: Dina Muharmi Mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Money politic adalah salah satu bentuk kejahatan pemilu. Money politic dapat disebut sebagai bentuk suap-menyuap. Arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah uang sogok. Dalam hal ini, masyarakat menjadi  sasaran “suap” oleh calon pemimpin/kepala daerah beserta timnya.

Money politic sudah menjadi salah satu kasus yang hingga saat ini masih terjadi dan menimbulkan masalah. Money politic menjadi salah satu  kebiasaan para calon kepala daerah demi mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat, dalam hal ini politik uang (Money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji  menyuap seseorang  supaya orang tersebut  memilih calon pemimpin daerah.

Dengan menjanjikan uang atau materi lain yang dapat bernilai uang untuk memengaruhi pemilih artinya masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang melaksanakan Pilkada diberi (suap) uang, materi lainnya atau dijanjikan akan diberi (suap) uang atau materi lainnya asal mau menjatuhkan pilihannya kepada calon kepala daerah tertentu atau tidak menjatuhkan pilihannya.

Pemberian uang materi lainnya atau janji akan memberi uang atau materi lainnya yang bernilai uang dalam konteks politik uang tidak hanya terbatas pada calon pemimpin daerah dan tim sukses saja, akan tetapi semua pihak , termasuk didalamnya individu per individu, oknum penyelenggara pemilu, oknum pengurus, keluarga calon kepala daerah, oknum ASN, oknum birokrasi pemerintah daerah, dan oknum pengusaha yang ikut menyebarkan uang untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu.

Semua pihak yang memberikan uang, materi lainnya,dan menjanjikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih adalah subyek hokum pelaku politik uang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah direvisi beberapa kali  dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikatakan bahwa calon kepala daerah yang melakukan politik uang (Money politik) terstruktur, sistematis,dan massif dapat didiskualifikasi pencalonannya.

Money politic bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti persaingan dan karena masyarakat yang kurang cerdas, masyarakat yang belum sejahtera, iming-iming kekuasaan yang kelak diterima sangatlah tinggi, moralitas bobrok, dan kurangnya kreativitas serta peraturan yang kurang maksimal.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya money politic ini sangatlah merugikan baik untuk masyarakat ataupun kandidat yang melakukan. Bagi kandidat yang melakukan money politic ini tentu saja akan mencoreng nama baiknya sendiri.

Selain itu, pasangan calon yang terpilih juga mendapat sanksi yang tak mudah dan juga dapat didiskualifikasi yang tentunya tidak menjadi tujuan awal dari pasangan calon. Bagi masyarakat, money politic ini malah bisa melatih masyarakat untuk bertindak curang. Jika pelakunya terpilih, bisa saja dia melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Selain itu kerugian berjalannya money politic ini bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dibidangnya dan akan sangat merugikan Negara, karena Negara menjadi tidak berkembang .

 Maka dari itu, jadilah pribadi yang jujur karena pribadi yang jujur sangatlah penting pada era modern ini. Dan sebisa mungkin kita jangan ikut terpengaruh oleh arus zaman apalagi mengenai politik uang yang akan mencemari demokrasi di Negara Indonesia yang kita cintai ini. Karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *