PILKADA DAN BAHAYA PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL

PILKADA DAN BAHAYA PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL

Oleh: Julian Lois Manurung Mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih.Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis. Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Tapi belakangan ini marak terjadi kecurangan dalam Pilkada. Salah satu kecurangan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah penyebaran hoax di media social untuk saling menyerang pasangan calon lainnya demi kepentingan pribadi. Hoax kini bahkan sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoax secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas.

Efek berita hoax paling ringan ialah meresahkan masyarakat dan yang paling parah ialah yang menyebabkan traumatik bagi korbannya. Kendati demikian, kesadaran untuk melawan segala berita hoax di masyarakat ini perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, adanya edukasi terkait hoax, ciri-ciri berita hoax, cara mengeceknya serta yang upaya untuk menangkal serta melawannya. Hoax bisa ditangkal dimulai dari setiap individu, yakni dengan tidak menyebar informasi apa pun yang kebenarannya belum jelas secara akurat.

Kita sebagai warganet juga harus mendukung penghambatan penyebaran hoax. Yakni, dengan ikut melawan hoax serta memposting aneka berita yang positif dan mendidik. Selain baik untuk kubu-kubu yang ikut pilkada 2020 mendatang. Menekan angka penyebaran hoax ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *